Baca Juga:
 |
| Radar Banjarmasin |
Kades Belum Gajian 4 Bulan, PNS Tagih Gaji ke 13
JurnalBanua, KOTABARU - Beberapa anggota DPRD Kotabaru meradang. Pasalnya, tidak ada satu pun pejabat di pemerintah daerah yang hadir untuk menjelaskan apakah kas kosong atau tidak.
Senin (23/7) kemarin siang, semua unsur pimpinan dewan berikut puluhan anggotanya rapat di ruang rapat gabungan. Mereka menunggu pemerintah daerah menjelaskan apa yang terjadi dengan isi brankas Kotabaru.
Ketua DPRD Alfisah mengatakan, unsur pimpinan meminta keterangan resmi ke Kemenkeu. Jawaban resmi Kemenkeu, tanggal 17 Juli tadi realisasi transfer ke daerah sebesar Rp593 Miliar.
Pertanyaannya, apakah duit itu sudah masuk? Kalau sudah masuk, kenapa gaji para kepala desa, gaji ke 13 dan anggaran lainnya belum dibayarkan?
"Setahu kami pembayaran proyek yang besar tahun ini juga belum ada. Proyek-proyek sebagian masih lelang. Dana dikirim hampir enam ratus miliar, kemana duitnya," ujar Ketua Komisi II Deny Hendro.
Itu baru dana pusat. "Belum lagi pendapat daerah dan lainnya. Kemana semua dana itu," tambahnya.
Rapat itu sempat ditunda. Wakil rakyat menunggu perwakilan pemerintah. Namun Sekretaris Dewan Joko Muntiyono kemudian memberi tahu, Kepala BPKAD Abdul Kadir mengirim whatsapp isinya minta tunda rapat.
Entah kecewa atau marah, Ketua Komisi III Hamka Mamang kemudian mengusulkan dewan bikin Pansus. Dewan katanya harus maksimal mengusut kebenaran anggaran kosong itu sampai tuntas.
"Kita ditelepon terus sama pegawai. Pak ini kenapa gaji ke 13 belum keluar," ujar anggota DPRD Genta Kusan.
Gaji ke 13 itu kata dia mestinya cair awal Juli. Sehingga bisa dipakai mereka yang perlu duit untuk biaya anak sekolah masuk.
Setelah akhirnya dipastikan tidak ada pemerintah yang mau hadir, rapat dihentikan. "Nanti kita lihat apakah pakai Pansus atau langkah lainnya. Kami rapatkan dulu dengan semua anggota dewan," kata Alfisah.
Dari sana, Radar Banjarmasin kemudian mencari jawaban dari pemerintah. Jelang Asar, Sekda Said Akhmad bisa ditemui di ruangannya. Sebelumnya dia lama menerima tamu dari Bank Kalsel.
Sekda membenarkan, sudah masuk duit Rp593 Miliar dari pusat. Namun dana itu ungkapnya belum cukup. Membayar gaji ke 13 pun belum mampu.
 |
| Radar Banjarmasin |
Lantas kemana dana ratusan miliar itu? Sekda mengaku tidak tahu detailnya. Ada dua orang yang tahu persis sebutnya kemudian. Kepala BPKAD Abdul Kadir dan Kadispenda Iwan Mahmud. Sayang dua orang itu akunya sedang berada di Banjarmasin rapat LKPJ APBD 2017. "Mereka yang lebih tahu," kata Sekda.
Dari informasi salinan surat Kemenkeu, dari Rp359 Miliar itu, termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp48,4 Miliar. DAK Nonfisik itu diperuntukkan buat tunjangan profesi, penghasilan dan tunjangan khusus para guru PNSD. Juga untuk bantuan operasional KB dan PAUD, serta dana administrasi kependudukan.
Sementara itu para kepala desa semakin resah. Sudah empat bulan mereka belum gajian. Kades Sungai Kupang Jaya, Yanto Saputera mengatakan, staf-stafnya juga belum gajian.
Dihubungi via seluler jelang Isya, Abdul Kadir mengatakan, silakan konfirmasi Rabu (25/7) nanti. Sepulang dia dari Banjarmasin. "Tapi kalau mau cepat, datangi aja besok (hari ini) Kabid Bendahara di kantor," ujarnya.
Kasus ini sendiri ramai diperbincangkan di sosial media. Berbagai komentar netizen. Ada yang bilang salah pemerintah daerah. Ada juga yang bilang salah pemerintah dan wakil rakyat saat menyusun anggaran. (SUMBER: KORAN RADAR BANJARMASIN)
Posting Komentar