Baca Juga:
 |
| Pelajar SDN Tata Mekar Pulau Laut Tanjung Selayar |
JURNALBANUA, KOTABARU - Total belanja pada RAPBD 2019 sebesar Rp1,95 triliun. Angka ini naik sebanyak 17,14 persen dari belanjan yang ditetapkan pada APBD 2018.
Dalam sambutannya pada sidang paripurna di DPRD, Kamis (28/11) tadi, Bupati Sayed Jafar mengungkapkan, untuk defisit RAPBD 2019 akan dibiayai dengan Silpa tahun anggaran 2018. Sebesar Rp14,7 miliar.
Sementara itu dari total belanja 2019, untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp1,09 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp868,5 miliar.
Terkait program atau usulan DPRD yang belum terakomodir di RAPBD, kata Sayed Jafar akan dialokasikan anggarannya. Nanti di APBD-P 2019, atau perubahan anggaran yang pembahasannya jelang akhir tahun.
DPRD dalam pandangannya yang dibacakan Ketua Komisi III Denny Hendro Kurnianto. Dewan secara umum mengapresiasi kenaikan PAD pada RABPD 2019 sebesar Rp146.117.606.888 miliar.
Walau dewan menilai daerah masih sangat bergantung dengan pusat. Itu terlihat dari persentase dana dari pemerintah pusat sebanyak 76,50 persen. Sedangkan pendapat asli daerah hanya sebesar 8,38 persen.
Dewan pun menyarankan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil tambang migas di Blok Sebuku. Juga menempatkan orang yang berkompeten untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
DPRD juga menyoroti kegiatan infrastruktur yang dianggap masih lamban. Mulai dari lelang. Kondisi itu merugikan daerah jika dana kemudian ditarik kembali oleh pemerintah pusat, untuk DAK.
Pihak legislatif juga meminta pemerintah daerah serius dan maksimal. Memperjuangkan anggaran jembatan Pulau Laut ke pusar. Juga percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kemudian untuk anggaran pendidikan, alokasi fisik sangat besar. Tidak sebanding dengan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang hanya 0,12 persen, dari total anggaran pendidikan. "Masih ada guru sukarela, Guru Insenda yang hanya dapat Rp800 ribu per bulan," kata Denny Hendro.
Terkait masalah air bersih yang selalu jadi momok, DPRD meminta pemerintah segera mencarikan solusi yang tepat. Bukan sekadar aksi reaksioner. Tapi benar-benar melalui kajian yang mendalam. (RadarBanjarmasin)
Posting Komentar