Baca Juga:
JURNALBANUA, KOTABARU - Aparatur perangkat desa hingga kelurahan menjerit. Gaji dan tunjangan mereka belum dibayar. Kondisi ini sudah berlangsung tiga bulan.
Senin (24/12) tadi, hampir seluruh kepala desa rapat di Gedung KNPI Kotabaru. Hasilnya mereka meminta gaji dan tunjangan 198 kepala desa segera dibayar. Besarannya Rp3 juta sebulan.
Juga Alokasi Dana Desa, dari pemerintah daerah harus dibayar. Sudah tiga bulan nunggak. "Semua gaji perangkat desa, sampai Ketua RT ada di sana," ujar Sekretaris Apdesi, Awaluddin kepada Radar Banjarmasin, Selasa (25/12) kemarin.
Menurutnya. Ada sekitar 3.500 orang terdampak. "Satu kepala desa rata-rata punya pegawai 7 orang. Tambah para Kepala Dusun, Ketua RT, ada 3.500 orang belum gajian," papar Awal.
Ketua Apdesi, Sabri, mengultimatum. Jika sampai tanggal 28 Desember tidak dibayar, jangan salahkan mereka jika melakukan aksi yang heboh. "Dan jangan pangkas ADD. Tidak ada dasar hukumnya. Kami yang repot, jika dipangkas, banyak nanti pekerjaan yang tidak terbayar," tegasnya.
Ultimatum itu terdengar wajar. Kepala desa dan anak buahnya benar-benar menderita. "Benar-benar gak mengerti saya birokrasi di Kotabaru. Menderita batin dan materi para Kades serta perangkat desa," ujar Borahim, Kepala Desa Telum Temiang.
Masalah tidak berhenti di sana. Ribuan ASN pegawai pemerintah daerah juga belum dibayar tunjangannya. "Itu saja yang kami harap. Gaji sudah habis bayar ini dan itu," ujar seorang kepala dinas yang enggan namanya dikorankan.
Tunjangan ini besarnya bervariasi. Jika eselon II bisa sampai Rp7 juta. Eselon III Rp4,5 juta. Dan eselon IV sekitar Rp3 juta. Jumlah ASN pemerintah diperkirakan ada 4.000 orang.
Selain tunjangan. Kepala dinas tadi juga mengeluh uang perjalanan dinas belum dibayar. Padahal dia berangkat itu katanya pakai uang pribadi.
Salah satu ASN yang namanya juga enggan dikorankan mengatakan. Pemerintah terkesan gak bisa kelola anggaran. "Ini sudah kali ke dua. Mundur saja lah tim anggaran," ujarnya.
Dia pun meragukan predikat WTP yang diraih pemerintah daerah. Alasannya, gaji dan tunjangan sudah pakem. Selalu ada di APBD. Hitungannya jelas. Tiap tahun begitu. "Di mana masalahnya," keluhnya.
Sekda Said Akhmad dikonfirmasi mengatakan, dia masih menunggu laporan BPKAD. Apa masalahnya. Dan bagaimana kondisi keuangan daerah. Namun tegasnya, dia sudah meminta gaji kepala desa dan tunjangan prioritas dibayarkan.
Ketua DPRD Alfisah, menekankan. Mereka sudah mewanti-wanti dari awal. Masalah ini jangan sampai terulang. "Kita sudah minta benahi. Juli kan begini. Juga. Makanya kita minta pemerintah serius atur keuangan," ujarnya.
Ditanya apa tindakan dewan, Alfisah mengaku akan rapat internal dulu.
Sikap dewan yang terkesan pasif itu mendapat kritikan dari ASN. "Jangan gitu dong. Ini sudah mau tutup buku. Kan mereka wakil rakyat."
Mengingatkan. Kasus serupa pernah terjadi di pertengahan tahun tadi. Masalahnya sederhana. Kas daerah minim. Kurang sekian miliar. Daerah pun menunggu dulu transferan dari pusat.
Persoalannya adalah. Tahun ini pemerintah sempat "salah hitung". APBD 2018 diketok Rp1,9 T. Nyatanya transfer pusat lepas dari perkiraan. APBD Kotabaru akhirnya harus dipangkas ratusan miliar. Banyak proyek yang sudah dilelang dibatalkan. Juga banyak proyek yang dipangkas anggarannya.
Pada Juli itu kepala desa empat bulan tak gajian. Sedangkan ASN belum dibayar gaji ke tiga belasnya. Akhir tahun masalah berulang. Tinggal hitungan hari lagi anggaran tutup buku. (Radar Banjarmasin)
Posting Komentar