Baca Juga:
Kasak-kusuk Forkopimda di ruang Kejaksaan Negeri Kotabaru. Rapat tertutup soal aliran kepercayaan. Awak media dilarang masuk.
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Kamis (28/2) sore kemarin, awak media diundang liputan di kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru. Informasi beredar, sedang genting membahas aliran sesat di Kotabaru.
Sayang, walau diundang tapi para peliput kemudian dilarang masuk dalam acara. Wartawan diminta menunggu hasil rapatnya saja.
Nada-nada kecewa terdengar dari para insan pers. Beberapa mengeluh lapar, letih. Beberapa memilih ke tampat pancuran air membasuh wajah dan kepala. Gerah, lampu mati.
Dari balik kaca terlihat di dalam ruangan. Kajar Indah Laila, Kepala Kesbangpol Adi Sutomo, pria berbaju loreng dan cokelat. Juga ada pria berpakaian biasa, yang menurut sumber Radar Banjarmasin mereka berasal dari BIN.
Satu jam lebih mereka rapat dalam ruangan. Tanpa AC. Listrik padam mendadak sekitar pukul 14.00.
Jelang Asar rapat usai. Satu-satu ke luar. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, KH Muchtasar enggan memberikan keterangan kepada awak media.
"Di dalam saja," ujarnya ngeloyor pergi.
Sementara itu, Adi Sutomo kepada wartawan berbicara banyak. Salah satu aliran yang dibahas katanya adalah Khilafatul Muslimin (KM), berpusat di Pulau Sebuku.
Sutomo mengungkapkan, organisasi itu anti terhadap demokrasi dan Pancasila. KM sendiri kata dia tidak terdaftar di pemerintah. "Jadi mau dibubarkan bagaimana? Tidak terdaftar," ujarnya.
Pun begitu, lanjut Sutomo, organisasi itu sudah melemah. "Karena awalnya anggota mereka ada 170 an orang. Sekarang hanya sekitar 50 an saja," klaim Sutomo.
Lebih lanjut dia mengatakan, KM diduga kuat merupakan jaringan organisasi radikal. Yang sengaja dibentuk untuk mengacaukan demokrasi. Sama dengan ISIS. Dibentuk untuk kepentingan ekonomi.
Sementara itu Kajari Indah Laila enggan berbicara banyak. Dia yang merupakan Ketua Pakem (Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan. "Ada beberapa yang kami awasi," ujarnya. Ditanya soal KM, ia membenarkan itu salah satunya.
Sejauh ini katanya mereka mengawasi ketat, apakah ada kegiatan yang akan melanggar aturan. Seperti menghalang-halangi Pemilu atau pelanggaran lainnya.
Selama tidak ada pelanggaran pidana, pihaknya mengaku tidak punya wewenang melalukan tindakan.
Jauh sebelum rapat itu digelar, Radar Banjarmasin sudah melakukan penggalian data mendalam terhadap kegiatan KM. Tepatnya di Juli 2018 silam. Saat itu, Radar Banjarmasin bersama tim dari Polda Kalsel berkunjung ke Pulau Sebuku.
Hasilnya adalah KM merupakan organisasi yang konsen dalam kegiatan keagamaan. Salat berjamaah dan hal-hal umum lainnya.
Di Sebuku, tokohnya yang terkenal ada Bustomi dan Ahmad Lamo. Salah satu ajaran atau pemikiran mereka adalah keengganan mengikuti sistem demokrasi, karena menilai demokrasi tidak tepat untuk kemajuan Indonesia.
Itu menjadi alasan beberapa anggota mereka sempat enggan ikut ke bilik suara saat Pilkades beberapa tahun lalu di Sebuku.
Pimpinan tertinggi KM adalah Abdul Qadir Hasan Baraja'. Dia dianggap pimpinan KM untuk dunia. Sedangkan di Kalimantan pimpinannya bernama Amiruddin Dewa.
Kepada Radar Banjarmasin saat itu Dewa menampik tuduhan-tuduhan negatif yang dialamatkan. Kata dia KM hanya sebuah perkumpulan tempat bersatunya muslimin seluruh dunia. (Radar Banjarmasin edisi cetak 1 Maret 2019)
Posting Komentar