Baca Juga:
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Maret sudah hampir berlalu, namun Pemkab Kotabaru belum membayar piutang sebesar puluhan miliar kepada beberapa kontraktor.
Para kontraktor itu sudah menyelesaikan pekerjaan mereka di akhir tahun 2018 tadi. Namun di penghujung tahun, pemerintah tidak bisa membayar karena kas kurang.
Seperti telah ramai diberitakan. Saat itu pemerintah daerah beralasan ada pemangkasan anggaran di penghujung tahun.
Belum lama tadi, Sekda Kotabaru Said Akhmad mengatakan, mereka baru bisa membayar jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 sudah disahkan.
Pengesahan sendiri kata Sekda diusahakan sebelum Pemilu 17 April digelar. Saat ini akunya, tim anggaran sedang menyusun rancangan APBDP. Jika selesai segera diajukan ke DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru Alfisah mengatakan, mereka siap membahas APBDP segera. Hanya menunggu ajuan dari Pemkab Kotabaru.
Di lain pihak, beberapa kontraktor mengeluh. "Kami kan sudah selesaikan kewajiban. Mestinya kami dibayar segera setelah pekerjaan selesai," kata Randi salah satu karyawan sebuah perusahaan konstruksi.
Dia mengatakan, harusnya pemerintah daerah memprioritaskan masalah piutang itu. "Karena rata-rata kontraktor itu juga perlu cepat mutar uang. Kalau lambat kami rugi," tekannya.
Tahun 2019 ini seperti telah diberitakan, Pemkab Kotabaru terutang lebih Rp30 Miliar. Di tahun 2018 juga terjadi kondisi serupa.
Salah satu kontraktor asal Kalteng mengaku lelah ikut bekerja di Kotabaru. Dia mengaku jika memulai pekerjaan harus pinjam modal di bank. Jika pekerjaan selesai dan lambat dibayar sampai hitungan bulan, keuntungan bisa habis hanya buat bayar bunga pinjaman. (JB)
Posting Komentar