Merasa Diprovokasi Berita Online, Dayak dan Bugis Datangi Mapolda Kalsel

Tokoh etnis suku Dayak dan Bugis saling genggam tangan usai mediasi di Mapolda Kalsel, Kamis (14/11) siang. Kiri Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua Umat Kaharingan Indonesia Sukirman (ikat kepala kuning), dan perwakilan etnis Bugis Prof Ahmad Alim Bachri (tengah).

JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Tokoh-tokoh etnis Dayak dan Bugis, Kamis (14/11) siang tadi, menghadap Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Aneka Pristafuddin terkait pemberitaan salah satu media online di Kalsel, yang mereka sebut telah menimbulkan gaduh hubungan dua etnis tersebut.

Para tokoh tersebut menggelar mediasi dan klarifikasi terkait munculnya gesekan antar etnis. Dampak dari salah satu pemberitaan media online di Kalsel.

Tidak cukup sampai di sana, perwakilan dua etnis yang didampingi Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis itu juga membuat laporan ke jalur hukum.

Ketua Majelis Umat Kaharingan Indonesia, Sukirman yang hadir di Mapolda Kalsel kepada wartawan mengatakan, dirinya tidak ada niat untuk membenturkan etnis Dayak dan Bugis seperti yang tersirat di berita media online tersebut.

Yang dia maksudkan kepada wartawan saat diwawancara terkait sengketa lahan di Kotabaru: agar masalah lahan yang salah satu kawasannya mayoritas dihuni etnis Dayak agar bisa diselesaikan secepatnya.

"Sama sekali kami tidak ada maksud membawa-bawa masalah Sara ke publik," tegas Sukirman.

Ketua Umat Kaharingan Indonesia Sukirman membuat laporan ke Mapolda Kalsel terkait dampak pemberitaan yang bermuatan isu Sara. Tampak Sekjen Dewan Adat Dayak Kalsel, Ramon, tiga dari kanan



Sementara itu Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis yang sengaja terbang dari Jakarta ke Banjarmasin untuk mendampingi dua etnis tersebut ke Mapolda mengaku sudah membaca berita yang dimaksud.

"Walau kemudian beritanya sudah dihapus saya lihat. Tapi dampak negatifnya begitu terasa. Inilah jeleknya jika isu Sara dimunculkan ke publik. Sangat berisiko menimbulkan perpecahan. Wartawan harusnya tahu soal ini," tegas Syairi.

Syairi menekankan, dia sebagai Ketua DPRD di Kotabaru akan membantu seluruh masyarakat jika ada masalah.

"Kalau memang ada masalah sengketa lahan, sebaiknya ke jalur hukum. Jangan mainkan isu Sara," tekannya.

Syairi mengungkapkan, di Kotabaru selama ini hubungan antar etnis terjalin dengan harmonis. Walau Kotabaru dihuni hampir seluruh suku yang ada di nusantara.

"Inilah yang harus sama-sama kita jaga," pintanya.


Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Prof Ahmad Alim Bachri mewakili etnis Bugis juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu Sara di tengah konflik agraria. Senada dengan Syairi, ia meminta masalah diselesaikan dengan jalur musyawarah atau hukum.

Hadir dalam pertemuan di Mapolda Sekjen Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel, Ramon. Ketua DAD Kotabaru Sugian Noor. (JB)



Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar