Baca Juga:
 |
| Kantor Bupati Kotabaru. Masalah anggaran dalam beberapa tahun terakhir acap terjadi di Kabupaten Kotabaru | Foto: Jurnal Banua |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Jeritan puluhan kontraktor lokal akhirnya sampai ke wakil rakyat.
Senin (10/8) besok, DPRD Kotabaru akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait masalah yang baru beberapa tahun belakangan ini terjadi di Kabupaten Kotabaru.
Undangan rapat itu sudah diteken oleh Ketua DPRD Syairi Mukhlis. Dan dikirim ke Himpunan Pengusaha Konstruksi Lokal (HPKL) Kotabaru, baru-baru tadi.
Sebelumnya, HPKL Kotabaru bersurat resmi pula ke DPRD. Meminta agenda dengar pendapat itu segera dilaksanakan.
Syairi kepada awak media usai menerima pengaduan dari HPKL mengaku prihatin. "Kasian mereka," ujarnya.
Politisi yang namanya semakin populer karena dianggap warga mudah diajak berkomunikasi ini pun berharap, dalam hearing nanti ada solusi bagi para pemborong lokal.
Sekadar diketahui, puluhan pemborong di Kotabaru menjerit. Puluhan miliar uang mereka belum dibayar pemerintah. Uang itu merupakan hak mereka setelah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di tahun 2019 tadi.
"Kami dijanji oleh dinas tahun ini dibayar. Jadi kami cuma meminta hak," kata Koordinator HPKL Kotabaru M Said belum lama tadi.
Bagaimana fakta di lapangan? Beberapa kontraktor lokal itu saat ini sedang gamang.
Banyak dari mereka juga pinjam ke bank. Atau ke orang lain. Juga beberapa dari mereka belum membayar pekerja di lapangan.
"Kasian pekerja kami. Mereka ada keluarga yang harus diberi makan," lirih seorang pemborong yang enggan namanya ditulis.
Sedikitnya ada Rp79 M utang pemerintah daerah tahun ini yang sejatinya harus dilunasi. (shd/jb)
Posting Komentar