Baca Juga:
 |
| Syairi Mukhlis |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Ketua DPRD Syairi Mukhlis meminta pemerintah daerah serius menyikapi jeritan para kontraktor lokal yang sudah setengah tahun lebih menanti haknya.
Kata Syairi kepada wartawan, Jumat (14/2) tadi, sudah ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam rapat dengar pendapat awal pekan tadi.
Salah satunya adalah, pemerintah mencari dana talangan ke pihak ketiga.
"Kalau itu bisa, dan ada mekanisme yang mengatur. Semestinya itu dilakukan," ujarnya.
Alasan birokrasinya ribet menurut Syairi dikesampingkan dulu. Yang perlu didahulukan katanya adalah upaya merealisasikan hak-hak rekanan.
Terlebih katanya, yang dituntut kontraktor lokal tidak semua utang Rp79,8 miliar lunas. Tapi yang didesak hanya sekitar Rp20 miliar.
Angka terakhir itu prediksi jumlah utang pemerintah kepada pemborong yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Konstruksi Lokal (HPKL) Kotabaru. Data ini terungkap dalam rapat di DPRD, Senin (10/8).
Sekadar diketahui, dalam rapat dengar pendapat antara HPKL Kotabaru dan pemerintah di DPRD Kotabaru, selain menuntut pembayaran dilakukan tahun ini, pemborong juga meminta ganti kerugian mereka bayar bunga pinjaman di bank.
Soal ini kata Syairi, juga harus diperhatikan. Jangan sampai katanya ada pihak yang dirugikan. (shd/jb)
Baca juga: Utang Kotabaru ke Kontraktor, Murdianto: Kelalaian Dinas
Posting Komentar