Baca Juga:
 |
| Prof Syaiful Bakhri (tiga dari kanan) saat memberikan sebuah buku karyanya kepada pengusaha Tajerian Noor di Jakarta | Foto: IST |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Syaiful Bakhri menyentil seorang pakar hukum yang baru-baru tadi ramai diperbincangkan di sosial media.
Menurut Syaiful, kritik kepada Presiden Joko Widodo yang meresmikan pabrik biodiesel milik Haji Isam oleh pakar hukum tata negara tersebut berpotensi politis.
"Karena yang bersangkutan ikut di politik praktis Kalsel tadi," ujarnya Minggu (31/10), melalui sambungan telepon.
Masyarakat sebutnya, akan mudah menarik benang asumsi dengan Pilkada Kalsel yang baru saja usai.
"Sementara masyarakat Banua kita itu menjunjung tinggi kearifan lokal, damai. Masyarakat kita tidak menyukai fitnah," ujarnya.
Semestinya kata dia, para akademisi yang merupakan kelahiran Banua menjadi contoh. Mengedukasi masyarakat.
Kurang arif, tambah Prof jika mengaitkan kedatangan Jokowi dengan kasus yang sedang dijalani salah satu perusahaan Haji Isam.
"Karena perusahaannya berbeda. Dan juga, dalam hukum kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah."
Profesor yang merupakan kelahiran Kotabaru Kalsel itu menegaskan, kedatangan Presiden sudah jelas. Sebagai bentuk apresiasi kepada pengusaha pribumi yang berhasil melakukan lompatan usaha untuk menyelamatkan devisa negara.
"Di sana poinnya. Lompatan besar yang dilakukan Haji Isam di sektor hilirisasi industri kelapa sawit itu sangat besar artinya buat bangsa Indonesia," tekannya.
Dia pun menyarankan, para akademisi ke depan terus menjaga objektivitas.
Kalaupun ujarnya kemudian terlibat dalam politik praktis, setidaknya dapat memberikan contoh bagaimana demokrasi bermartabat dijalankan. Sesuai kearifan lokal masyarakat Kalsel.
"Saya tidak kenal dan belum pernah bertemu Haji Isam. Tapi harus kita akui, lompatan yang dia lakukan itu memang patut kita apresiasi," tuntasnya.
Sekadar diketahui, Kamis (21/10) Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik biodiesel di Tanah Bumbu. Pabrik tersebut mampu memproduksi B30 sebanyak 1500 ton per hari.
Jokowi mengatakan, dengan bertambahnya industri B30 maka tahun ini negara diperkirakan akan dapat menghemat Rp56 triliun.
"Ini harus terus kita dorong. Jangan lagi ekspor bahan mentah. Hilirisasi terus kita galakkan," ujarnya.
Usai persemian itu, seorang pakar hukum negara yang ikut di Pilkada Kalsel tadi mengkritisi kedatangan Jokowi ke sana. Menurutnya, tidak etis kedatangan Presiden karena salah satu grup perusahaan sedang terlibat kasus dugaan pelanggaran hukum. (shd/jb)
Posting Komentar