Baca Juga:
 |
| Bupati Zairullah Azhar didampingi Kasdim 1022 Mayor Infanteri Priya Firmansyah menjelaskan tragedi KM 171 kepada wartawan, Kamis (20/10/2022) | Foto: Jurnal Banua |
Karena, jika amblesnya KM 171 dibiarkan atau menunggu pemerintah pusat memperbaiki, maka akan terjadi inflasi besar di daerah.
"Jalur itu adalah akses vital antar kabupaten dan provinsi. Kalau tidak kuat buatkan jalan, barang seperti sembako akan terhambat. Dampaknya akan luar biasa untuk ekonomi kita," ujarnya kepada Jurnal Banua, Kamis (20/10/2022).
Menghindari itu, daerah lalu berinisiatif menggunakan dana darurat. Untuk membangun jalan alternatif. Walau tanggung jawab KM 171 berada di pemerintah pusat.
Keputusan itu dianggap tepat. Karena saat ini, arus lalu lintas di jalan nasional kembali lancar.
"Dari hasil kajian, jalan daerah yang kita bangun itu adalah jalan pintas terdekat," jelasnya.
Untuk kasus tambang yang diduga menjadi biang kerok hilangnya KM 171, Zairullah menegaskan, daerah tidak bisa berbuat banyak.
Kewenangan tambang sudah berada di pemerintah pusat. "Bahkan hanya untuk rekomendasi pun daerah saat ini tidak ada," ungkapnya.
Pun begitu, Tanah Bumbu jelasnya tidak tinggal diam. Sudah sejak awal mengabarkan kondisi KM 171 ke DPR RI juga ke Kementerian Pertambangan.
Di sisi lain, Zairullah juga berharap, tragedi KM 171 menjadi pelajaran. Bahwa dampak buruk pertambangan yang merasakan adalah daerah, bukan orang-orang di pusat.
"Makanya kami minta, daerah ke depan dilibatkan. Minimal pengawasan dan rekomendasi. Supaya kita bisa atur, jangan lagi ada tambang di pinggir jalan begitu," tegasnya. (shd/jb)
Posting Komentar