Baca Juga:
 |
| UNJUK RASA: Aksi demo tolak RKUHP yang dianggap bermasalah di Depan Kantor DPRD Kalsel dj Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (6/12/2022) | Foto: IST |
Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) di Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa.
Meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah mengesahkan RUU tersebut menjadi UU dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Presidium Aliansi PBB Kalsel Yoeyoen Indharto menyebut saat ini pihaknya masih disibukkan dengan dua hal. Pertama, mengawal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2023 sebesar 8,38 persen.
Saat ini, besaran yang sudah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mengacu Permenaker 18/2022 itu mendapat protes dari Aliansi Pengusaha Indonesia (Apindo) setempat.
Apindo sedang melakukan uji materiil di Mahkamah Agung (MA), lantaran kokoh ingin tetap mengacu PP 36/2021 terkait pengupahan.
Kedua, buruh kini juga sibuk dengan tahapan verifikasi faktual (verfak) perbaikan sebagai peserta Pemilu 2024.
"Setelah semua itu beres, kita segera aksi. Beberapa hari lalu kami juga sudah berkonsolidasi dengan aliansi buruh di Jakarta," kata Yoeyoen, Selasa (6/12/2022).
Kebebasan berpendapat saat ini ujarnya mengalami kemunduran. Dia menyebut kaum buruh merasa miris dengan lahirnya RKUHP terbaru.
Sebab, banyak pasal yang dinilai menggantung. Beberapa seperti penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan pidana demo tanpa pemberitahuan.
"Kenapa pemerintah sekarang anti kritik, jangan seolah pejabat tidak bisa dikritisi, mereka bukan dewa atau malaikat," singgungnya. (mar/shd/jb)
Posting Komentar