Baca Juga:
 |
| RUSAK: Inilah kondisi ruas jalan Tarjun - Serongga, sebuah mobil angkutan kelapa sawit terperosok di pinngir jalan. Semestinya akhir tahun ini, jalan tersebut sudah selesai diperbaiki, tapi kontraktor PT Andromeda Putra Nusantara yang memenangkan tender tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut | Foto: Khairul Sani for Jurnal Banua |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Belum ada kejelasan terkait kronologis faktual dari Badan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotabaru, hingga Selasa 28 November sore tadi. Padahal, dalam rapat dengar pendapat, DPRD Kotabaru meminta instansi yang berwenang menentukan pemenang lelang proyek tersebut segera membuat jawaban.
"Belum ada jawaban tertulis," ujar Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis kepada Jurnal Banua, petang tadi.
Dihubungi melalui sambungan seluler, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Sony Halomoan mengaku sejak pagi tadi semua pegawai di instansinya sibuk termasuk dirinya. "Kan, hearing juga baru selesai sore kemarin, kami juga baru tahu ada permintaan jawaban tertulis tersebut," ujarnya.
Pun begitu, dia berjanji secepatnya akan membuat jawaban tertulis kepada DPRD. "Supaya resmi nanti keterangannya, teman-teman media bisa nanti melihat jawaban dari DPRD," jelasnya.
Mengenai anggapan lelang proyek jalan Tarjun - Serongga lambat karena baru digelar di awal Juni, kata Sony cepat atau lambatnya tergantung usulan dari dinas terkait. Mereka hanya bertugas menayangkan tender di situs sesegera mungkin setelah ada permintaan dari SOPD.
"Kita tender tanggal 7 Juni, selesai awal Juli. Saya pikir ini waktu yang normal," pungkasnya.
Sementara itu, seperti telah diberitakan sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banua Daratan Kotabaru, Saijul Kurnain meminta ada yang bertanggung jawab atas gagalnya pekerjaan jalan yang sebelumnya dianggarkan Rp19,5 miliar.
Saijul jengkel, karena masalah serupa acap terjadi di Kotabaru. Yang paling dirugikan katanya adalah masyarakat Kotabaru yang tinggal di daratan Pulau Kalimantan. "Alam kami menyumbangkan banyak pemasukan buat daerah, tapi infrastruktur di daerah kami masih jauh dari kata memuaskan," ujarnya.
Fakta tersebut lanjutnya, ditambah carut-marut teknis seperti pekerjaan jalan yang gagal, membuat warga semakin ingin segera memekarkan diri dari Kotabaru. Warga katanya, berharap proses pemekaran Tanah Kambatang Lima yang saat ini masih menunggu kajian akademisi bisa segera rampung.
Terpisah, anggota DPRD Kotabaru Rabiansyah --akrab disapa Roby, menyayangkan dalam hearing sehari sebelumnya, tidak ada satu pun perwakilan PT Andromeda Putra Nusantara. "Harusnya mereka hadir, supaya kita bisa dengar dari kedua belah pihak, apa sih masalahnya," ujarnya.
Roby yang dikenal getol bersuara untuk masyarakat Kotabaru di daratan seberang, menilai permasalahan ini seharusnya tidak terjadi, jika ada keseriusan dari pemerintah. Seperti melaksanakan lelang lebih awal.
"Kan ketuk palu anggaran itu di November. Tarik kata persiapan lelang Januari, maka di Maret paling lambat sudah ada pemenang tender," tegasnya.
Kedua lanjutnya, paling penting dalam proses tender adalah validasi di lapangan. Panitia lelang katanya harus bisa mendapatkan data detail di lapangan, sehingga yang menang benar-benar berkualitas.
"Karena semua sebenarnya bisa dianalisi dengan mudah. Misalnya alat perusahaan lengkap tidak, alatnya jauh tidak, material dia ambil di mana, dan seterusnya. Kalau semua data di lapangan didapatkan, saya rasa kita akan mendapatkan kontraktor yang optimal," jelasnya.
Yang mengkhawatirkan lanjut politisi dari Perindo ini, kalau panitia lelang tidak melakukan uji data. Hanya berfokus pada apa yang ada di atas meja. Kalau itu terjadi, tegas mantan aktivis buruh ini, maka tidak heran kalau kontraktor yang menang bukan yang terbaik.
Seperti telah diberitakan, DPRD Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat pada Senin tadi. Semua pihak hadir, kecuali perwakilan PT Andromeda Putra Nusantara, dan Badan Pengadan Barang dan Jasa.
Dalam rapat tersebut, warga kecewa karena pekerjaan jalan Tarjun - Serongga yang menjadi salah satu program strategis daerah malah gagal dikerjakan. Dinas PUPR berdalih, kejadian itu murni kesalahan kontraktor asal Bekasi Jawa Barat tersebut yang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya. Pun begitu, warga meminta masalah tersebut diusut sampai tuntas. (zal/jb)
Posting Komentar