Baca Juga:
 |
| BERBAHAYA: Kondisi jalan Tarjun - Serongga saat ini dinilai membahayakan pengguna jalan. Sayangnya walau sudah dimasukkan dalam proyek perbaikan skala strategis daerah, tapi kontraktor pemenang lelang PT Andromeda Putra Nusantara tidak mampu mengerjakannya | FOTO: JURNAL BANUA |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Sudah sepekan berlalu, tapi Badan Pengadaan Barang dan Jasa belum juga memberikan jawaban tertulis kronologis tender jalan Tarjun - Serongga. Alasan instansi yang melakukan seleksi pemenang lelang ini, DPRD Kotabaru belum memberikan hasil notulen rapat dengar pendapat.
"Belum ada diberikan bagian risalah, saya sudah telepon langsung," ujar Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Sony Halomoan kepada Jurnal Banua, Selasa 5 Desember 2023.
Padahal dalam keterangan sebelumnya, Sony mengaku sudah mempersiapkan jawaban lengkap terkait proses tender dengan mata anggaran sebesar Rp21,3 miliar tersebut. Namun Sony meminta agar notulen rapat hearing yang digelar pada 21 November tadi diberikan dulu, baru jawaban menyusul.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, DPRD Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat atas aduan warga, terkait kisruh proyek jalan Tarjun - Serongga yang dikerjakan perusahaan asal Bekasi Jawa Barat, PT Andromeda Putra Nusantara. Kontraktor yang meneken kontrak Rp19,5 miliar wanprestasi, alias tidak mampu mengerjakan.
Dari pantauan Jurnal Banua akhir pekan tadi, kontraktor nyaris tidak ada memperbaiki jalan yang berlubang dan berbatu. Hanya terlihat seperti bekas galian parit di kanan dan kiri jalan. Itu pun panjangnya tidak seberapa.
Di sisi lain, pekerjaan tersebut merupakan proyek strategis daerah. Wajar, karena jalan tersebut akses utama warga Kotabaru yang tinggal di daratan Pulau Kalimantan masuk ke Pulau Laut.
Jalan tersebut dari pantauan wartawan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna, khususnya mereka yang menggunakan roda dua. Mobil truk atau mobil ukuran besar lainnya jika melalui jalan rusak tersebut akan menimbulkan debu jalan tebal di angkasa, membuat pengguna jalan lainnya kesulitan melihat medan di depan. Bahkan beberapa kali para pengendara roda dua terpaksa harus berhenti di pinggir jalan menunggu pandangannya jelas.
Ketua Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banua Daratan Kotabaru, Saijul Kurnain meminta harus ada yang bertanggungjawab, sebagai bentuk pelajaran. Agara ke depan masalah serupa tidak terulang. Dia menganggap masalah seperti ini acap terjadi di Kotabaru, sehingga merugikan anggaran daerah dan masyarakat umum.
Hingga saat berita ini diturunkan, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis belum merespons pertanyaan lanjutan dari wartawan. Namun sebelumnya dia mengatakan, telah meminta bagian risalah agar secepatnya berkirim hasil notulensi rapat dengar pendapat ke Badan Pengadaan Barang dan Jasa. (zal/jb)
Posting Komentar