Baca Juga:
 |
| Proyek pengurukan tanah di areal Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam sejak awal hingga sekarang belum ada papan nama proyeknya | FOTO: ISTIMEWA |
Kabut tebal yang menyelimuti misteri asal-usul proyek di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru perlahan terkuak. Tender proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp49,1 miliar. Dimenangkan perusahaan asal luar darah yang baru pindah domisili ke Kotabaru.
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Sekitar sebulan lalu, beberapa alat berat terlihat bekerja di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam, Desa Stagen. Truk-truk datang silih berganti membawa tanah liat. Tanah tersebut kemudian diuruk dan diratakan di sekitar runway.
Sisa-sisa tanah yang jatuh dari truk hari menghiasi rute perjalanan armada dari Gunung Sari ke Stagen. Jejak yang berubah menjadi hambatan pengguna jalan ketika hujan turun, karena jalan aspal yang berlapis sisa percikan tanah liat menjadi licin.
Salah satu lokasi pengambilan tanah uruk berada tidak jauh dari bandara. Tepatnya di Desa Gunung Sari. Sebuah kawasan subur, yang mayoritas warganya bekerja sebagai pekebun dan petani.
Tepat di tepi jalan kabupaten, di RT 6 terlihat bekas galian terbuka. Dekat dengan rumah warga. Hamparan yang awalnya berupa lereng hijau itu telah dipapas dan digali dengan ekskavator.
Hiruk pikuk proyek bandara akhirnya mengundang rasa ingin tahu warga. Tapi sayangnya tidak ada informasi apa pun tentang proyek tersebut. Tidak ada papan nama, apalagi keterangan resmi. Pihak Bandar Udara sendiri terkesan tutup mulut.
Bahkan Humas Bandar Udara Sigit berkali-kali dikonfirmasi kuekuh tidak memberikan jawaban. Dengan alasan tidak memiliki kewenangan. Wartawan diminta menunggu keterangan langsung dari Kepala Bandar Udara Agus Heriyanto, yang justru selalu diinformasikan sedang berada di luar kota.
Jurnal Banua pun lalu melakukan penelusuran data, dengan asumsi awal bahwa proyek tersebut didanai dari anggaran pemerintah. Dari sana kemudian ditemukan sebuah dokumen yang diteken oleh PPK Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam, Hamdan S ST.
Dokumen tersebut berisi uraian singkat pekerjaan di bandara. Berupa pekerjaan persiapan, pekerjaan overlay dan turning area, perpanjangan runway, pekerjaan tanah serta pengecatan. Pos anggarannya berasal dari APBN/DIPA tahun 2024.
Berangkat dari data-data di dokumen tersebut, informasi baru berhasil didapatkan. Ternyata Kementerian Perhubungan telah melakukan tender di LPSE dengan angka penawaran sebesar Rp49,1 miliar. Paket tender itu memiliki kode 92955114 dengan nama: Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Sisi Udara. Dan diumumkan tanggal 23 November 2023.
Menariknya, walau informasi tersebut tersedia di webiste, tapi link pengumuman "https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/92955114/pengumumanlelang" tidak dapat dibuka secara langsung. Jika link tersebut dibuka langsung maka akan muncul pemberitahuan: akses ditolak!
Adapun cara mengakses pengumuman tersebut, salah satunya harus melakukan penelusuran dari dalam situs dengan menggunakan kata kunci pencarian dengan nomor kode paket. Di hasil pencarian akan muncul informasi paket tersebut.
Ada 21 perusahaan terlihat ikut dalam tender. Tapi yang melakukan penawaran hanya ada tiga: PT Karya Mega Uleng menawar Rp44,6 miliar, PT Noor Jaya Perkasa menawar Rp46,8 miliar, dan PT Cucu Wali Perkasa mengajukan angka sebesar Rp48,2 miliar.
Tender tersebut dimenangkan oleh PT Noor Jaya Perkasa. Dari aplikasi monitoring Kemenhub, kontrak dilakukan pertengahan Februari 2024. Dan telah serah terima di pertengahan Maret, sebesar Rp9,3 miliar atau 20 persen dari nilai kontrak.
Dari penelusuran yang dilakukan Jurnal Banua, ketiga perusahaan yang menawar berasal dari daerah yang sama, Makassar Sulawesi Selatan. Namun PT Noor Jaya Perkasa telah mengubah nama dan domisilinya pada tanggal 9 November 2023, tepat dua pekan sebelum pengumuman tender. Pada kantor notaris Rahmat Ryanto SH MKn yang beralamat di Banggai, Luwuk, Sulawesi Tengah. Dengan nomor SK AHU-0069102.AH.01.02.Tahun 2023.
Domisili perusahaan yang sebelumnya di Panakkukang Makasar pindah ke Stagen Kotabaru, Kalsel. Adapun nama perusahaan ini awalnya adalah PT Nur Haitamir Jaya dengan NPWP 03.281.230.7-805.000. Dalam data monitoring Kemenhub, tercatat serah terima Rp9,3 miliar masih memakai nama PT Nur Haitamir Jaya.
Setelah dikonfirmasi soal temuan tersebut, Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam membenarkan. Dia menambahkan, pekerjaan tersebut dikerjakan secara KSO (kerja sama operasional) antara PT Noor Jaya Perkasa dan perusahaan lain. "Untuk nilai (kontraknya Rp46,8 miliar, Red) sesuai," ujarnya, Senin 20 Mei 2024.
Seorang pekerja di lapangan membenarkan, proyek mereka memang berasal dari APBN. Anggaran yang dia sebutkan pun puluhan miliar. "Empat puluh lima-an, lah," ujarnya.
Pekerja itu juga membenarkan kalau tanah uruk itu salah satu lokasi pengambilannya di Gunung Sari. Dan sempat menjual kepada warga yang memerlukan untuk pengurukan rumah senilai Rp150 ribu per ret.
Saat ini katanya, mereka sedang tahap pengurukan. Di bulan Agustus nanti baru pekerjaan lanjutannya.
Dalam akte terakhirnya, Direktur PT Noor Jaya Perkasa dijabat oleh Muh Amin Abd Waris W. Nama itu dikonfirmasi pekerja lapangan kepada Jurnal Banua. Pekerja menyebut pemilik proyek tersebut: Amin.
Amin sendiri adalah pengusaha asal Sulawesi Selatan. Dia datang ke Kotabaru sekitar tahun 2020. Dia lalu disebut-sebut menangani beberapa proyek di Kotabaru. Sayangnya beberapa kali dihubungi via telepon, Amin belum merespons. (zal/jb)
Posting Komentar