![]() |
Faisal Hariyadi. (FOTO:JB) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN -
DPRD Kota Banjarmasin minta kepada pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak tebang pilih dalam melaksanakan penindakan penertiban terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) di kota ini.
Ketua komisi I DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi mengatakan, penertiban dan penegakan atas Peraturan Daerah (Perda), memang menjadi tugas Satpol PP, apalagi aktivitas PKL berpotensi menjadikan kota kumuh dan kemacetan arus lalu lintas.
Namun ujarnya, penertiban harus bersikap adil, jangan tebang pilih sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan berdampak kurang baik diantara sesama pedagang.
“Kami minta Satpol PP kalau ingin menegakan sebuah Perda harus bersikap adil jangan ada tebang pilih,”ungkap Faisal panggilannya. Kamis (4/7/2024).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, di dalam Perda sudah tertuang aturan agar PKL tidak berjualan di trotoar, badan jalan serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya.
Di samping itu, Satpol PP pun harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.
“Seperti pembongkarann sebuah tempat di Sungai Andai, sepertinya tidak bersikap adil hanya satu lokasi yang ditertibkan, padahal disampingnya melanggarn juga,”ujar Faisal.
Ditegaskannya,penanganan dan penertiban itu semestinya meninjau beberapa aspek, jangan hanya berpedoman laporan.
“Sikap adil yang diperlukan, begitu juga dalam melakukan pnertiban PKL, harus diberikan solusi untuk kelangsunga kehidupannya,” tutupnya.(saa/shd/jb)
Posting Komentar