Baca Juga:
 |
| Inspektorat Tanbu hadirkan BPK Kalsel |
JURNALBANUA.COM. BATULICIN - Upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Sarasehan Penguatan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern.
Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Serambi Madinah Kantor Bupati Tanah Bumbu, Jumat (21/2/2025) siang.
Kegiatan itu dihadiri seluruh perwakilan SKPD hingga 12 kecamatan di Bumi Bersujud ini dan dibuka langsung oleh Staf Ahli, M Putu Wisnu Wardana dan dimoderatori Inspektur Tanbu, Yulian Herawati.
Yang mana pada kegiatan itu, menghadirkan narasumber langsung yaitu Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Dr Ayi Riyanto.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Staf Ahli M Putu Wisnu, dalam sambutannya mengatakan tata kelola yang baik, pengendalian risiko dan penyimpangan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam bingkai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Dalam kontek pemerintahan 2025-2029, lanjutnya, peran SPIP semakin krusial untuk memastikan program-program prioritas Nasional dan daerah terlaksana secara akuntabel.
“SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi pemerintah, dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang tentunya dipertanggungjawabkan dengan laporan keuangan yang andal,” katanya.
Aset negara, kata dia, dikelola dengan baik dan aman serta mematuhi seluruh aturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala BPKP Kalsel, Dr Ayi Riyanto dalam paparannya menekankan pentingnya perbaikan. Hal ini dikatenakan dalam mengelola organisasi publik atau pemerintah daerah dengan tata kelola yang baik (good governance) untuk mencapai itu, setiap perubahan yang diinginkan masyarakat harus bisa diimbangi dan diperbaiki.
Hal itu disebabkan perkembangan tata kelola berjalan dinamis. Namun dari hasil pengawasan, pihaknya selama ini masih sering kalo menemukan permasalahan yang sama dari tahun ke tahun.
“ Kami masih sering menemukan kesalahan yang berulang-ulang, sehingga ini harus dirubah dan melakukan perencanaan yang betul-betul agar tidak memunculkan persoalan yang sama,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kerjasama erat antar instansi dalam memastikan prinsip Good Governance diterapkan dalam perencanaan. “ Intinya persoalan koordinasi yang harus ditingkatkan,” ucap Ayi.
Inspektur Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Yulian Herawati menambahkan, sarasehan ini sengaja dilaksanakan agar semua SKPD bisa meluapkan pertanyaan mereka karena sering diperiksa Inspektorat dan BPKP.
“ Disini kami beri kesempatan kepada semua SKPD untuk bertanya dan sharing, sehingga kami sengaja menghadirkan narasumber ahlinya untuk meningkatkan tata kelola yang baik di Pemerintahan khususnya Tanah Bumbu,” pungkasnya. (adv/jb)
Posting Komentar